Foto-Dok. Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara'' Foto-Dok. Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara''
10
March

KPK Harus Menyidik Parpol Yang Di Duga Terlibat Suap E-KTP, Agar MK Dapat Membubarkannya

Written by 
Published in Hukum

Jakarta – Tindak pidana korupsi E-KTP yang kini di mulai di sidangkangkan di duga bukan hanya  melibatkan terdakwa mantan pejabat kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan Politisi terkemuka dari berbagai partai politik,

 

Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik , termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-ktp yang di duga merugikan negara sekitar 2,3 Trilyun dari nilai proyek sebesar 5,9 trilyun itu, besarnya nilai uang yang di gunakan untuk menyuap, menunjukan kasus ini merupakan kasus besar yang memperlakukan bangsa dan negara dan karenanya kasus ini harus di ungkapkan sampai tuntas, Uja yusril’’ Pakar Hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril pun menyebutkan.

 

KPK Tentu tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada irman dan sugiharto dan juga sejumlah politisi, tetapi juga wajib menyidik keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi ini, parpol adalah instrumen politik sangant penting dalam sistem politik dan demookrasi kita di bawah UUD 45, tanpa parpol, takkan ada pemilu legislatif dan pilkada, bahkan tanpa parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

 

Karena parpol merupakan instrumen politik yang sangat penting di negara ini, maka adanya parpol yang bersih, beribawa dan bebas KKN  seperti yang di gagas di awal reformasi adalah keniscayaan, tanpa itu negara ini akan tenggelam dalam kesuraman, ekonomi akan runtuh, demokrasi akan terkubur dan integrasi bangsa akan menjadi pertaruhan, disinilah peran penting KPK sebagai badan anti korupsi.KPK bukan hanya harus membersihkan penyelenggara negara dari korupsi, tapi juga  wajib menindak kejahatan korporasi, yang melibatkan partai dalam tindak pidana korupsi.

 

 

Dan yusril pun menjelaskan membubarkan parpol yang diduga terlibat suap kasus e-ktp, menurut yusril masalah ini cukup panjang dan berliku, dan yusril pun adalah  orang yang dulu mewakili presiden dalam mengajukan dan membahas RUU perubahan UU Tipikor 31/99 dan membahas RUU MK dengan DPR sampai selesai,pungkas Yusril’’  (Diro-Tony)

Read 420 times
Rate this item
(0 votes)
Super User

Aliquam erat volutpat. Proin euismod laoreet feugiat. In pharetra nulla ut ipsum sodales non tempus quam condimentum. Duis consequat sollicitudin sapien, sit amet ultricies est elementum ac. Aliquam erat volutpat. Phasellus in mollis augue.

Website: www.youjoomla.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Surat Kabar Pijar Jakarta

WWW.PIJARJAKARTA.COM

Sosial Media

Silakan klik dan follow sosial media kami.

Facebook Twitter RSS Pinterest Dribbble Youtube

GPlus Flickr Blogger/ Vimeo Picasa Instagram