Hukum

Hukum (5)

07
May

Jakarta - H.Ahmad Ruslan anggota DPRD DKI fraksi PKB yang di gugat kolega nya salah seorang pengusaha bernama DR sopian Tjandra Ph.D memenangkan perkara di pengadilan negeri jakarta barat, H.Ahmad ruslan SH yang dalam perkara ini sebagai tergugat, ketua majelis hakim bambang budikusuma SH dalam amar putusan nya, menolak semua gugatan yang di lakukan DR sopian chandra Ph.D dan menghukumpenggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.116.000 ( dua juta seratus enam belas ribu rupiah ) awal permasalahan timbul ketika H Ahmad Ruslan bekerja sama dengan sopian chandra menebuskan 5 ( lima ) sertifikat tanah milik H. Marjuni yang juga kolega H Ahmad Ruslan yang dalam perkara ini juga menjadi turut tergugat 1 di bank BRI intercon kebon jeruk jakarta-Barat.

 

 

Dimana sertifikat tersebut menjadi agunan kredit nya H.Marjuni dengan nilai tebusan sebesar Rp.2,200.000.000 ( dua milyar dua ratus juta rupiah ) H.Ahmad ruslan lebih dulu menyetorkan uang ke BRI sebesar  Rp.800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) hasil negosiasi dengan pihak BRI dan sisa nya H.Ahmad Ruslan mengguanakan uang  sopian tjandra sebesar Rp.1,5 milyar dan semua di atur  dalam kesepakatan perjanjian-perjanjian, singkat cerita setelah sertifikat berhasil di tebus dari BRI, ternyata pihak marjuni ingkar janji dan terus berkelit menghindar dengan segala cara dan proses balik nama ke sopian tjandra pun sulit di lakukan dan imbasnya sopian tjandra terus menekan dan mendesak H. Ahmad Ruslan untuk meminta perttanggung jawaban, akhirnya pada tanggal 30 desember 2011.

 

 

 di buatkanlah perjanjian kembali antara H.Ahmad ruslan dan sopian tjandra dimana dalam salah satu point perjanjian itu apabila H.Ahmad ruslan tidak bisa membalikan sertifikat dari H.marjuni ke soopian tjandra H.ahmad ruslan harus mengembalikan uang sebesar 1,5 milyar uang sopian tjandra yang di pakai untuk menebus sertifikat H.marjuni, H.ahmad ruslan terus berusaha mengejar H.marjuni dengan segala cara dari mulai menggugat di pengadilan sampai ke kalimantan timur untuk mencari keberadaan marjuni namun hasil nya nihil, dan akhirnya sesuai perjanjian dengan sopian tjandra H.ahmad ruslan mengembalikan uang pokok sebesar 1,5 milyar ke sopian pada tanggal 13 juni 2013 sejak proses pencarian nya sebelum H.ahmad ruslan mengembalikan uang pokok,

 

 

H.ahmad ruslan harus membayar denda konspensasi sebesar 20 juta perbulan dan di denda 100 juta dengan sopian tjandra dan konspensasi ini berjalan sampai empat bulan dan tidak berhenti sampai disitu sopian tjandra meminta jaminan sertifikat tanah milik H.ahmad ruslan seluas 2005M2 yang terletak di kalideres sampai saat ini masih di pegang sopian, karena masih kurang puas akhirnya tjandra membawa kasus ini ke pengadilan .

 

 

Kuasa hukum H.ahmad ruslan MADSANIH MANONG,SH ‘’ vonis majelis hakim ini benar-benar sudah memenuhi rasa keadilan, kasus ini sebenernya terjadi jauh sebelum klien kami menjadi anggoota DPRD DKI dan klien kami selalu taat pada perjanjian sangat di sayangkan setelah klien kami menjadi pejabat publik kasus ini terus di generalisir di hakimi di luar persidangan dengan opini-opini dan pengaduan ke instansi terkait dengan ada putusan ini kami lega semua sudah terjawab’sambung madsanih ( RZ )

10
April

Jakarta - Deklarasi dukungan DPW PBB DKI dan BARAK ( DUTA YUSRIL ) tanggal 8 selain di hadiri para tokoh nasional seperti MS Kaban ’’ketua majelis syuro Partai Bulan Bintang dan Mayor Jendral PURN.Prijanto, mantan gubernur DKI 2007-2012 juga benar-benar menjadi momentum untuk hadir para warga yang termarjinalkan korban penggusuran dan yang terancam di gusur oleh pemangku kebijakan penguasa gubernur dki jakarta.

 

 

moment deklarasi tersebut benar-benar di manfaatkan untuk menaruh harapan tentang kehidupan mereka yang tidak jelas di ibukota, hadir dalam kesempatan , perwakilan dari warga bidara cina, perwakilan dari warga luar batang, perwakilan dari yayasan pengurus yayasan amalia baiturahman yayasan yang menaungi mesjid dan sekolah dasar islam yang juga sudah berdiri 15 tahun dan saat ini terancam di robohkan dengan alasan pemprov dki melanggar tata ruang dan dalam kesempatan juga hadir tokoh fenomenal daeng aziz yang pada saat penggusuran kalijodo terus melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan dan akhirnya beliau di tangkap dengan tuduhan kasus lain, saat ini dia sudah bebas menghirup udara bebas semua proses hukum nya sudah selesai,

 

 

menurut ketua DPW PBB DKI MADSANIH MANONG’’ deklarasi berjalan cukup meriah dan mendapat  apresiasi  dari masyrakat sekitar apalgi ada kegiatan sosial santunan yatim dan yatim piatu, semua elemen masyrakat yang hadir memang terus bersimpati kepada Partai Bulan Bintang yang selama ini gigih menjadi tim advokasi untuk warga jakarta untuk mendapatkan keadilan selama berpuluh-puluh tahun tinggal di jakarta lantas mengenai kehadiran daeng aziz menurut saya biasa saja seperti warga DKI yang lain, kami memang mengundang deklarasi itu secara terbuka dan saya sangat mengapresiasi siapapun yang hadir sebagai tamu undangan ,

 

 

terakhir kami menghimbau kepada seluruh kader dan pengurus Partai Bulan Bintang tgl 19 untuk mengawal TPS-TPS di wilayahnya bahu membahu untuk memenangkan pasangan anies-sandi, ujar Ketua DPW yang juga berprofesi sebagai advokat,’’( Rz-pjr2)

23
March

Jakarta - Di pilkada DKI Putaran ketua DPW Partai Bulan Bintang pastikan menudukung pasangan anies-sandi hal ini kami tegaskan dan kami menghimbau kepada seluruh kader, simpatisan dan pengurus untuk memenangkan pasangan anies-sandi di putaran kedua ini ‘’ ujar MADSANIH MANONG

keputusan ini sudah melalui diskusi yang panjang dengan jajaran DPC dan DPP seperti apa yang di gaungkan selama ini Prof Yusril Ihza Mahendra bahwa PBB adalah Partai islam yang mderat  tentunya yang menjadi dasar kami mengambil keputusan adalah program-prgram calon dan dengan melihat koondisi real jalan nya pemerintahan DKI saat ini dimana sang gubernur petahana Basuki Tjahaja purnama juga maju ke putaran kedua, salah satu contoh bertubi-tubi pemprov DKI kalah di sidang PTUN Jakarta terkait gugatan beberapa elemen masyarakat jakarta yang menolak proyek reklamasi pantura jakarta, hal ini menandakan gubernur saat ini keliru dalam mengambil kebijakan tentang reklamasi banyak menabrak ketentuan perundang-undangan.

 

 

Dan ini pada akhirnya berimplikasi merugikan masyarakat  jakarta belum lagi pelanggaran tata ruang yang lain yang makin marak dan sederet kasus hukum yang ada indikasi korupsi yang lain  yang sampai saat ini belum jelas dan masih menjadi pertanyaan warga jakarta , sumber waras, lahan cengkareng misalnya partai kami yang mengambil slogan ‘’ Tegakan Keadilan dan Kepastian Hukum’’, ini harus jelas pemimpin harus benar-benar clear dari semua tunduhan.

 

 

Lantas kami menilai pemerintahan DKI saat ini keharmonisan terhadap mitra kerja dengan DPRD DKI hampir tidak kita lihat padahal fungsi DPRD, sangat vital sebagai legislatif jelas mempunyai fungsi , pengawasan, budgeting dan membuat undang-undang saat kami melihat tidak ada keharmonisan padahal dalam menjalankan pemerintahan yang baik trias politika ini harus sinergi dan juga penyerapan anggaran dari tahun ke tahun sangat minim padahal anggaran yang sudah di plot di setiap SKPD adalah hak warga jakarta, hampir semua birokrat cari aman kerja terkesan ketakutan untuk mengucurkan anggaran.

 

 

Partai bulan bintang DKI benar-benar melihat permasalahan pilkada DKI secara profesional dan proporsional kasus hukum yang sedang di hadapi basuki tjahaja purnama saat ini dengan dalam persidangan dengan di dakwa melanggar pasal 156 dan 156a KUHP dalam proses criminal justice system yang di lakukan POLRI kita sudah sangat profesional untuk menjadikan basuki tjahaja purnama sebagai tersangka dan selanjutnya jaksa pun mendakwa akhirnya di sidangkan, PBB DKI  berkesimpulan ini adalah murni kasus hukum dan akan merupakan sejarah baru yang gelap untuk masyarakat jakarta pemimpin nya kelak tersangkut masalah hukum , namun demikian kita harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung apapun keputusan majelis hakim kita hormati.

 

 

Secara de facto kami DPW PBB DKI sudah menyatakan dukungan anies-sandi namun secara  de jure kami masih menunggu surat balasan dari tim pemenangan anies-sandi yang kami kirim beberapa waktu lalu, informasi yang kami terima dari tim pemenangan anies-sandi mereka sedang berkordinasi dengan KPUD DKI untuk mendaftarkan PBB DKI sebagai partai pendukung , kita semua berdoa semoga semua berjalan dengan baik dan Pilkada DKI sukses dan aman seperti semua apa yang warga harapkan. Ujar madsanih ( Reza2-Pjr)

10
March

Jakarta – Tindak pidana korupsi E-KTP yang kini di mulai di sidangkangkan di duga bukan hanya  melibatkan terdakwa mantan pejabat kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan Politisi terkemuka dari berbagai partai politik,

 

Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik , termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-ktp yang di duga merugikan negara sekitar 2,3 Trilyun dari nilai proyek sebesar 5,9 trilyun itu, besarnya nilai uang yang di gunakan untuk menyuap, menunjukan kasus ini merupakan kasus besar yang memperlakukan bangsa dan negara dan karenanya kasus ini harus di ungkapkan sampai tuntas, Uja yusril’’ Pakar Hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril pun menyebutkan.

 

KPK Tentu tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada irman dan sugiharto dan juga sejumlah politisi, tetapi juga wajib menyidik keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi ini, parpol adalah instrumen politik sangant penting dalam sistem politik dan demookrasi kita di bawah UUD 45, tanpa parpol, takkan ada pemilu legislatif dan pilkada, bahkan tanpa parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

 

Karena parpol merupakan instrumen politik yang sangat penting di negara ini, maka adanya parpol yang bersih, beribawa dan bebas KKN  seperti yang di gagas di awal reformasi adalah keniscayaan, tanpa itu negara ini akan tenggelam dalam kesuraman, ekonomi akan runtuh, demokrasi akan terkubur dan integrasi bangsa akan menjadi pertaruhan, disinilah peran penting KPK sebagai badan anti korupsi.KPK bukan hanya harus membersihkan penyelenggara negara dari korupsi, tapi juga  wajib menindak kejahatan korporasi, yang melibatkan partai dalam tindak pidana korupsi.

 

 

Dan yusril pun menjelaskan membubarkan parpol yang diduga terlibat suap kasus e-ktp, menurut yusril masalah ini cukup panjang dan berliku, dan yusril pun adalah  orang yang dulu mewakili presiden dalam mengajukan dan membahas RUU perubahan UU Tipikor 31/99 dan membahas RUU MK dengan DPR sampai selesai,pungkas Yusril’’  (Diro-Tony)

24
January

Jakarta - Polisi dan aparat penegak hukum lain nya hendaknya berhati-hati menerapkan pasal2 pidana dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara, pelanggaran pasal2 larangan membuat tulisan, gambar dan coretan pada bendera RI Perlu persuasif karena masyarakat awam bahkan pejabat negara, birokrat dan bahkan penegak hukum sendiri banyak yang belum paham tentang bendera negara, ukuran, bahan pembuatan nya , tata cara penggunaan nya dan larangan larangannya.

 

 Bendera Negara RI sang sangka merah putih itu, menurut UU, ukuran nya pasti yakni warna merah dan putih sama besarnya, lebar bendera adalah 2/3ukuran panjang nya, bahan nya terbuat dari kain yang tidak mudah luntur ukuran nya untuk keperluan2 tertentu juga sudah di atur oleh UU.

Dengan demikian, tidak semua warna merah putih adalah otomatis adalah bendera negara RI, kain yang berwarna putih namun tidak memenuhi kriteria syarat2 untuk dapat disebut sebagai bendera RI, bukanlah bendera RI.

 

Ambilah contoh, kaleng susu manis bekas yang bagian atasnya dicat merah dan bagian bawahnya di cat putih, kaleng merah putih itu bukanlah bendera negara RI, warna merah putih seperti di kaleng susu bekas itu paling tinggi hanyalah ‘’merepresentasikan’’bendera RI, namun sama sekali bukan bendera RI. Semua ketentuan itu diatur dalam pasal 4 UU No 24 Tahun 2009.

 

 Selanjutnya pasal 24 UU No 24 Tahun 2009 itu memuat larangan antara lain larangan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud untuk’’menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara’’. Mereka yang melanggar larangan di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

 

 Larangan juga dilakukan terhadap setiap orang untuk’mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka , gambar atau tanda lain dan memasang lecana atau benda apapun pada bendera negara’’. Terhadap mereka yang melakukan apa yang dilarang ini diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

 

 Dari rumusan delik pidana UU No 24 tahun 2009 ini, jelas terlihat bahwa terhadap mereka yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain yang di larang undang-undang ini haruslah ada unsur kesengajaan dan niat jahat untuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara, jadi mereka yang tidak sengaja dan tidak mempunyai niat untuk menodai, menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara, tidaklah dapat dipidana karena perbuatan nya itu.

 

 Namun lain hal nya terhadap mereka mencetak , menyulam dan menulis huruf, angka,gambar atau tanda lain sebagaimana di sebutkan dalam pasal 67 huruf  undang-undang ini, unsur kesengajaan dan niat untuk menodai atau merendahkan martabat bendera negara itu tidak perlu ada, jadi siapa saja yang melakukannya, sengaja maupun tidak sengaja, ada niat untuk menodai, menghina dan merendahkan atau tidak, perbuatan itu sudah dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama setahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

 

 Ancaman pidana paling lama setahun terhadap pelanggaran pasal 67 huruf c di atas, menunjukan bahwa tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana pidana ringan, karena itu, saya berpendapat penegakan hukum atas pasal ini hendaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara yang bijaksana, jangan dilaksanakan dengan tergesa-gesa, apalagi penegakan nya dilakukan tebang pilih terhadap mereka-mereka yang tidak di sukai dan bersebrangan dengan pemerintah, sementara yang lain yang melakukan perbuatan yang sama, tidak di ambil langkah penegakan hukum apapun.

 

 Mengapa saya katakan penerapan pasal 67 huruf c itu, katakanlah terhadap seorang yang menulis huruf-huruf atau angka, harus di lakukan secara bijak? Sebabnya adalah sebagian besar warga masyarakat belum mengetahui bahwa perbuatan tersebut di larang dan dapat di pidana, ketidaktahuan itu juga ada di kalangan pejabat birokrasi pemerintah dan bahkan pada aparat penegakan hukum sendiri, coba saja search di internet, niscaya adanya tulisan pada bendera negara itu akan kita dapati dalam jumlah sangat banyak.

 

 Saya ingat jauh sebelum adanya UU No 24 Tahun 2009, adanyantulisan2 pada bendera negara kita tatkala umat islam dari negara kita menunaikan ibadah haji, biasanya bendera itu di kibarkan oleh ketua rombongan agar jemaah tidak tersesat dan terpisah dari rombongan , sekarangpun hal itu masih terjadi, saya pernah memberitahu ketua sebuah rombongan umroh bahwa menulis sesuatu pada bendera itu di larang undang-undang dan dapat di hukum, merekapun terkejut dan mengatakan sama sekali tidak mengetahui hal itu.

 

KASUS Nurul Fahmi

 

Hari ini sabtu 21/1/2017 polisi telah menahan Nurul Fahmi yang membawa bendera merah putih berulisan arab yang di duga kalimah tauhid dan di bawahnya ada gambar pedang bersilang dan di pasang di sepeda motor waktu demo FPI di mabes Polri, jakarta selatan.

Kabid Humas Polda Metro jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa Fahmi di duga melanggar pasal 66 jo pasal 24 subsider pasal 67 UU 24 Tahun 2009.

 

Pengenaan pasal 66 terhadap apa yang dilakukan fahmi adalah sesuatu yang berlebihan, pasal 66 itu seperti telah saya katakan di atas,dikenakan terhadap mereka yang dengan sengaja merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan seterusnya dengan maksud untuk menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera merah putih yang yang di tulisi kalimat tauhid dan digambari pedang bersilang, karena itu pasal yang tepat dikenakan untuk fahmi adalah  pasal 67 huruf c yakni menulis huruf atau tanda lain pada bendera negara.

  

Polisi nampak dengan sengaja mengenakan pasal 66 yang lebih berat keada fahmi, padahal itu diduga tidak dilakukan, sementara terhadap apa yg dilakuan nya, yang seharusnya dikenakan pasal 67 huruf c, justru di jadikan subsider, selain membolak-balik pasal dalam kasus fahmi, tindakan penahanan terhadap fahmi juga dapat di anggap sebagai tindakan berlebihan, sebab ancaman pidana dalam pasal 66 itu bukan di atas lima tahun, melainkan selama-lamanya lima tahun.

 

Pada hemat saya, polisi hendaknya mendahulukan langkah persuasif kepada setiap orang yang di duga melanggar pasal 67 huruf c, sebelum mengambil langkah penegakan hukum, sebab jika langkah penegakan hukum atau law inforcement di lakukan terhadap fahmi, langkah serupa  harus di lakukan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran yang sama, bahkan langkah penegakan hukum itu harus pula dilakukan terhadap aparat penegak hukum sendiri yang juga patut diduga melakukan pelanggaran yang serupa.

 

Jika langkah penegakan hukum itu hanya di lakukan terhadap fahmi, terlepas dia anggota FPI atau bukan, namun dia di tahan gara-gara membawa benderan yang di beri tulisan kalimat tauhid itu pada waktu ada demo FPI, Maka terkesan penegakan hukum ini terkait langsung maupun tidak langsung terhadap FPI, sementara pererongan yang terkait dengan ormas-ormas yang lain yang melakukan hal yang sama, belum ada langkah penegakan hukum apapun juga.

 

Karena itu, saya menghimbau polisi untuk bersikap obyektif dan mengambil langkah hukum yang hati-hati untuk mencegah kesan yang kian hari kian menguat bahwa polisi makin menjauh dari umat islam dan sebaliknya makin melakukan tekanan, tidak semua orang, bahkan di kalangan umat islam sendiri, setuju dengan langkah-langkah yang di ambil oleh FPI dalam segala hal.

 

Hal itu normal saja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun menjauh dari islam dan umatnya, tidak akan membuat negara ini makin aman dan makin baik, karena itu, hikmah-kebijaksanaanlah yang harus ada dan dikedepankan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 

( Rz-2)

Surat Kabar Pijar Jakarta

WWW.PIJARJAKARTA.COM

Sosial Media

Silakan klik dan follow sosial media kami.

Facebook Twitter RSS Pinterest Dribbble Youtube

GPlus Flickr Blogger/ Vimeo Picasa Instagram