Super User

Super User

Aliquam erat volutpat. Proin euismod laoreet feugiat. In pharetra nulla ut ipsum sodales non tempus quam condimentum. Duis consequat sollicitudin sapien, sit amet ultricies est elementum ac. Aliquam erat volutpat. Phasellus in mollis augue.

Website URL: http://www.youjoomla.com

07
May

Jakarta - H.Ahmad Ruslan anggota DPRD DKI fraksi PKB yang di gugat kolega nya salah seorang pengusaha bernama DR sopian Tjandra Ph.D memenangkan perkara di pengadilan negeri jakarta barat, H.Ahmad ruslan SH yang dalam perkara ini sebagai tergugat, ketua majelis hakim bambang budikusuma SH dalam amar putusan nya, menolak semua gugatan yang di lakukan DR sopian chandra Ph.D dan menghukumpenggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.116.000 ( dua juta seratus enam belas ribu rupiah ) awal permasalahan timbul ketika H Ahmad Ruslan bekerja sama dengan sopian chandra menebuskan 5 ( lima ) sertifikat tanah milik H. Marjuni yang juga kolega H Ahmad Ruslan yang dalam perkara ini juga menjadi turut tergugat 1 di bank BRI intercon kebon jeruk jakarta-Barat.

 

 

Dimana sertifikat tersebut menjadi agunan kredit nya H.Marjuni dengan nilai tebusan sebesar Rp.2,200.000.000 ( dua milyar dua ratus juta rupiah ) H.Ahmad ruslan lebih dulu menyetorkan uang ke BRI sebesar  Rp.800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) hasil negosiasi dengan pihak BRI dan sisa nya H.Ahmad Ruslan mengguanakan uang  sopian tjandra sebesar Rp.1,5 milyar dan semua di atur  dalam kesepakatan perjanjian-perjanjian, singkat cerita setelah sertifikat berhasil di tebus dari BRI, ternyata pihak marjuni ingkar janji dan terus berkelit menghindar dengan segala cara dan proses balik nama ke sopian tjandra pun sulit di lakukan dan imbasnya sopian tjandra terus menekan dan mendesak H. Ahmad Ruslan untuk meminta perttanggung jawaban, akhirnya pada tanggal 30 desember 2011.

 

 

 di buatkanlah perjanjian kembali antara H.Ahmad ruslan dan sopian tjandra dimana dalam salah satu point perjanjian itu apabila H.Ahmad ruslan tidak bisa membalikan sertifikat dari H.marjuni ke soopian tjandra H.ahmad ruslan harus mengembalikan uang sebesar 1,5 milyar uang sopian tjandra yang di pakai untuk menebus sertifikat H.marjuni, H.ahmad ruslan terus berusaha mengejar H.marjuni dengan segala cara dari mulai menggugat di pengadilan sampai ke kalimantan timur untuk mencari keberadaan marjuni namun hasil nya nihil, dan akhirnya sesuai perjanjian dengan sopian tjandra H.ahmad ruslan mengembalikan uang pokok sebesar 1,5 milyar ke sopian pada tanggal 13 juni 2013 sejak proses pencarian nya sebelum H.ahmad ruslan mengembalikan uang pokok,

 

 

H.ahmad ruslan harus membayar denda konspensasi sebesar 20 juta perbulan dan di denda 100 juta dengan sopian tjandra dan konspensasi ini berjalan sampai empat bulan dan tidak berhenti sampai disitu sopian tjandra meminta jaminan sertifikat tanah milik H.ahmad ruslan seluas 2005M2 yang terletak di kalideres sampai saat ini masih di pegang sopian, karena masih kurang puas akhirnya tjandra membawa kasus ini ke pengadilan .

 

 

Kuasa hukum H.ahmad ruslan MADSANIH MANONG,SH ‘’ vonis majelis hakim ini benar-benar sudah memenuhi rasa keadilan, kasus ini sebenernya terjadi jauh sebelum klien kami menjadi anggoota DPRD DKI dan klien kami selalu taat pada perjanjian sangat di sayangkan setelah klien kami menjadi pejabat publik kasus ini terus di generalisir di hakimi di luar persidangan dengan opini-opini dan pengaduan ke instansi terkait dengan ada putusan ini kami lega semua sudah terjawab’sambung madsanih ( RZ )

10
April

Jakarta - Deklarasi dukungan DPW PBB DKI dan BARAK ( DUTA YUSRIL ) tanggal 8 selain di hadiri para tokoh nasional seperti MS Kaban ’’ketua majelis syuro Partai Bulan Bintang dan Mayor Jendral PURN.Prijanto, mantan gubernur DKI 2007-2012 juga benar-benar menjadi momentum untuk hadir para warga yang termarjinalkan korban penggusuran dan yang terancam di gusur oleh pemangku kebijakan penguasa gubernur dki jakarta.

 

 

moment deklarasi tersebut benar-benar di manfaatkan untuk menaruh harapan tentang kehidupan mereka yang tidak jelas di ibukota, hadir dalam kesempatan , perwakilan dari warga bidara cina, perwakilan dari warga luar batang, perwakilan dari yayasan pengurus yayasan amalia baiturahman yayasan yang menaungi mesjid dan sekolah dasar islam yang juga sudah berdiri 15 tahun dan saat ini terancam di robohkan dengan alasan pemprov dki melanggar tata ruang dan dalam kesempatan juga hadir tokoh fenomenal daeng aziz yang pada saat penggusuran kalijodo terus melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan dan akhirnya beliau di tangkap dengan tuduhan kasus lain, saat ini dia sudah bebas menghirup udara bebas semua proses hukum nya sudah selesai,

 

 

menurut ketua DPW PBB DKI MADSANIH MANONG’’ deklarasi berjalan cukup meriah dan mendapat  apresiasi  dari masyrakat sekitar apalgi ada kegiatan sosial santunan yatim dan yatim piatu, semua elemen masyrakat yang hadir memang terus bersimpati kepada Partai Bulan Bintang yang selama ini gigih menjadi tim advokasi untuk warga jakarta untuk mendapatkan keadilan selama berpuluh-puluh tahun tinggal di jakarta lantas mengenai kehadiran daeng aziz menurut saya biasa saja seperti warga DKI yang lain, kami memang mengundang deklarasi itu secara terbuka dan saya sangat mengapresiasi siapapun yang hadir sebagai tamu undangan ,

 

 

terakhir kami menghimbau kepada seluruh kader dan pengurus Partai Bulan Bintang tgl 19 untuk mengawal TPS-TPS di wilayahnya bahu membahu untuk memenangkan pasangan anies-sandi, ujar Ketua DPW yang juga berprofesi sebagai advokat,’’( Rz-pjr2)

23
March

Jakarta - Di pilkada DKI Putaran ketua DPW Partai Bulan Bintang pastikan menudukung pasangan anies-sandi hal ini kami tegaskan dan kami menghimbau kepada seluruh kader, simpatisan dan pengurus untuk memenangkan pasangan anies-sandi di putaran kedua ini ‘’ ujar MADSANIH MANONG

keputusan ini sudah melalui diskusi yang panjang dengan jajaran DPC dan DPP seperti apa yang di gaungkan selama ini Prof Yusril Ihza Mahendra bahwa PBB adalah Partai islam yang mderat  tentunya yang menjadi dasar kami mengambil keputusan adalah program-prgram calon dan dengan melihat koondisi real jalan nya pemerintahan DKI saat ini dimana sang gubernur petahana Basuki Tjahaja purnama juga maju ke putaran kedua, salah satu contoh bertubi-tubi pemprov DKI kalah di sidang PTUN Jakarta terkait gugatan beberapa elemen masyarakat jakarta yang menolak proyek reklamasi pantura jakarta, hal ini menandakan gubernur saat ini keliru dalam mengambil kebijakan tentang reklamasi banyak menabrak ketentuan perundang-undangan.

 

 

Dan ini pada akhirnya berimplikasi merugikan masyarakat  jakarta belum lagi pelanggaran tata ruang yang lain yang makin marak dan sederet kasus hukum yang ada indikasi korupsi yang lain  yang sampai saat ini belum jelas dan masih menjadi pertanyaan warga jakarta , sumber waras, lahan cengkareng misalnya partai kami yang mengambil slogan ‘’ Tegakan Keadilan dan Kepastian Hukum’’, ini harus jelas pemimpin harus benar-benar clear dari semua tunduhan.

 

 

Lantas kami menilai pemerintahan DKI saat ini keharmonisan terhadap mitra kerja dengan DPRD DKI hampir tidak kita lihat padahal fungsi DPRD, sangat vital sebagai legislatif jelas mempunyai fungsi , pengawasan, budgeting dan membuat undang-undang saat kami melihat tidak ada keharmonisan padahal dalam menjalankan pemerintahan yang baik trias politika ini harus sinergi dan juga penyerapan anggaran dari tahun ke tahun sangat minim padahal anggaran yang sudah di plot di setiap SKPD adalah hak warga jakarta, hampir semua birokrat cari aman kerja terkesan ketakutan untuk mengucurkan anggaran.

 

 

Partai bulan bintang DKI benar-benar melihat permasalahan pilkada DKI secara profesional dan proporsional kasus hukum yang sedang di hadapi basuki tjahaja purnama saat ini dengan dalam persidangan dengan di dakwa melanggar pasal 156 dan 156a KUHP dalam proses criminal justice system yang di lakukan POLRI kita sudah sangat profesional untuk menjadikan basuki tjahaja purnama sebagai tersangka dan selanjutnya jaksa pun mendakwa akhirnya di sidangkan, PBB DKI  berkesimpulan ini adalah murni kasus hukum dan akan merupakan sejarah baru yang gelap untuk masyarakat jakarta pemimpin nya kelak tersangkut masalah hukum , namun demikian kita harus tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung apapun keputusan majelis hakim kita hormati.

 

 

Secara de facto kami DPW PBB DKI sudah menyatakan dukungan anies-sandi namun secara  de jure kami masih menunggu surat balasan dari tim pemenangan anies-sandi yang kami kirim beberapa waktu lalu, informasi yang kami terima dari tim pemenangan anies-sandi mereka sedang berkordinasi dengan KPUD DKI untuk mendaftarkan PBB DKI sebagai partai pendukung , kita semua berdoa semoga semua berjalan dengan baik dan Pilkada DKI sukses dan aman seperti semua apa yang warga harapkan. Ujar madsanih ( Reza2-Pjr)

10
March

Jakarta – Tindak pidana korupsi E-KTP yang kini di mulai di sidangkangkan di duga bukan hanya  melibatkan terdakwa mantan pejabat kemendagri Irman dan Sugiharto, tetapi juga melibatkan Politisi terkemuka dari berbagai partai politik,

 

Terdakwa Irman bahkan menyebutkan beberapa partai politik , termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek e-ktp yang di duga merugikan negara sekitar 2,3 Trilyun dari nilai proyek sebesar 5,9 trilyun itu, besarnya nilai uang yang di gunakan untuk menyuap, menunjukan kasus ini merupakan kasus besar yang memperlakukan bangsa dan negara dan karenanya kasus ini harus di ungkapkan sampai tuntas, Uja yusril’’ Pakar Hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril pun menyebutkan.

 

KPK Tentu tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada irman dan sugiharto dan juga sejumlah politisi, tetapi juga wajib menyidik keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi ini, parpol adalah instrumen politik sangant penting dalam sistem politik dan demookrasi kita di bawah UUD 45, tanpa parpol, takkan ada pemilu legislatif dan pilkada, bahkan tanpa parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

 

Karena parpol merupakan instrumen politik yang sangat penting di negara ini, maka adanya parpol yang bersih, beribawa dan bebas KKN  seperti yang di gagas di awal reformasi adalah keniscayaan, tanpa itu negara ini akan tenggelam dalam kesuraman, ekonomi akan runtuh, demokrasi akan terkubur dan integrasi bangsa akan menjadi pertaruhan, disinilah peran penting KPK sebagai badan anti korupsi.KPK bukan hanya harus membersihkan penyelenggara negara dari korupsi, tapi juga  wajib menindak kejahatan korporasi, yang melibatkan partai dalam tindak pidana korupsi.

 

 

Dan yusril pun menjelaskan membubarkan parpol yang diduga terlibat suap kasus e-ktp, menurut yusril masalah ini cukup panjang dan berliku, dan yusril pun adalah  orang yang dulu mewakili presiden dalam mengajukan dan membahas RUU perubahan UU Tipikor 31/99 dan membahas RUU MK dengan DPR sampai selesai,pungkas Yusril’’  (Diro-Tony)