25
October

Suara PBB – DKI dan relawan yusril bisa menjadi penentu di pilgub DKI

Published in Politik

Jakarta - Perhelatan kontestasi pilgub DKI Jakarta tinggal menghitung hari tiga pasangan calon yang akan berlaga dalam pilgub DKI itu pasangan nomor urut (1). Agus – Silvy, Nomor urut (2) Ahok – Djarot Nomor urut (3) Anies – Sandi dari hasil kajian beberapa  lembaga survey ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hasil polingnya sangat ketat, lantas pasangan mana yang bisa maju di putaran kedua untuk bisa memenangkan perhelatan pilgub yang sangat gegap gempita itu banyak hal yang bisa di tempuh dari tim pemenangan dan pasangan itu sendiri untuk mendapat simpati masyarakat.

 

Hampir semua elemen masyarakat dan parpol sudah menyatakan sikapnya untuk mendukung masing-masing calon, lain hal nya dengan Partai Bulan Bintang , partai peserta pemilu 2014 yang di DKI  Memberikan kurang lebih 70ribu suara sampai saat ini belum menentukan sikap dukungan , figur ketua umum Yusril Ihza Mahendra dan ketua majelis Syuro MS Kaban PBB adalah figur cukup populer apalagi PBB terkenal partai bersih dari praktek korupsi dan partai yang solid tidak terpecah sampai saat ini.

 

Merupakan kekuatan yang cukup di perhitungkan belum lagi ketika penjaringan dan sosialisasi pilgub  DKI ini, Yusril Ihza Mahendra adalah Tokoh yang di sebut-sebut mampu mengalahkan incumbent ahok yang kekuatan nya dari beberapa aspek tidak di ragukan lagi saat itu.

 

Nah dalam posisi hasil survey yang cukup ketat ini boleh jadi ketika yusril akan menjatuhkan dukungan,

Dukungan ini akan menjadi penentu kemenangan pasangan yang di dukung yusril, nah kita tunggu yusril adalah tokoh politik senior yang arah kebijakan nya pasti untuk perbaikan jakarta dan umat.

( Rz-2 )

24
January

YUSRIL : Aparat Penegak Hukum Harusnya Bersikap Persuasif Terhadap Tindak Pidana Terkait Bendera Negara

Published in Hukum

Jakarta - Polisi dan aparat penegak hukum lain nya hendaknya berhati-hati menerapkan pasal2 pidana dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara, pelanggaran pasal2 larangan membuat tulisan, gambar dan coretan pada bendera RI Perlu persuasif karena masyarakat awam bahkan pejabat negara, birokrat dan bahkan penegak hukum sendiri banyak yang belum paham tentang bendera negara, ukuran, bahan pembuatan nya , tata cara penggunaan nya dan larangan larangannya.

 

 Bendera Negara RI sang sangka merah putih itu, menurut UU, ukuran nya pasti yakni warna merah dan putih sama besarnya, lebar bendera adalah 2/3ukuran panjang nya, bahan nya terbuat dari kain yang tidak mudah luntur ukuran nya untuk keperluan2 tertentu juga sudah di atur oleh UU.

Dengan demikian, tidak semua warna merah putih adalah otomatis adalah bendera negara RI, kain yang berwarna putih namun tidak memenuhi kriteria syarat2 untuk dapat disebut sebagai bendera RI, bukanlah bendera RI.

 

Ambilah contoh, kaleng susu manis bekas yang bagian atasnya dicat merah dan bagian bawahnya di cat putih, kaleng merah putih itu bukanlah bendera negara RI, warna merah putih seperti di kaleng susu bekas itu paling tinggi hanyalah ‘’merepresentasikan’’bendera RI, namun sama sekali bukan bendera RI. Semua ketentuan itu diatur dalam pasal 4 UU No 24 Tahun 2009.

 

 Selanjutnya pasal 24 UU No 24 Tahun 2009 itu memuat larangan antara lain larangan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud untuk’’menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara’’. Mereka yang melanggar larangan di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

 

 Larangan juga dilakukan terhadap setiap orang untuk’mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka , gambar atau tanda lain dan memasang lecana atau benda apapun pada bendera negara’’. Terhadap mereka yang melakukan apa yang dilarang ini diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

 

 Dari rumusan delik pidana UU No 24 tahun 2009 ini, jelas terlihat bahwa terhadap mereka yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain yang di larang undang-undang ini haruslah ada unsur kesengajaan dan niat jahat untuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara, jadi mereka yang tidak sengaja dan tidak mempunyai niat untuk menodai, menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara, tidaklah dapat dipidana karena perbuatan nya itu.

 

 Namun lain hal nya terhadap mereka mencetak , menyulam dan menulis huruf, angka,gambar atau tanda lain sebagaimana di sebutkan dalam pasal 67 huruf  undang-undang ini, unsur kesengajaan dan niat untuk menodai atau merendahkan martabat bendera negara itu tidak perlu ada, jadi siapa saja yang melakukannya, sengaja maupun tidak sengaja, ada niat untuk menodai, menghina dan merendahkan atau tidak, perbuatan itu sudah dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama setahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

 

 Ancaman pidana paling lama setahun terhadap pelanggaran pasal 67 huruf c di atas, menunjukan bahwa tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana pidana ringan, karena itu, saya berpendapat penegakan hukum atas pasal ini hendaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara yang bijaksana, jangan dilaksanakan dengan tergesa-gesa, apalagi penegakan nya dilakukan tebang pilih terhadap mereka-mereka yang tidak di sukai dan bersebrangan dengan pemerintah, sementara yang lain yang melakukan perbuatan yang sama, tidak di ambil langkah penegakan hukum apapun.

 

 Mengapa saya katakan penerapan pasal 67 huruf c itu, katakanlah terhadap seorang yang menulis huruf-huruf atau angka, harus di lakukan secara bijak? Sebabnya adalah sebagian besar warga masyarakat belum mengetahui bahwa perbuatan tersebut di larang dan dapat di pidana, ketidaktahuan itu juga ada di kalangan pejabat birokrasi pemerintah dan bahkan pada aparat penegakan hukum sendiri, coba saja search di internet, niscaya adanya tulisan pada bendera negara itu akan kita dapati dalam jumlah sangat banyak.

 

 Saya ingat jauh sebelum adanya UU No 24 Tahun 2009, adanyantulisan2 pada bendera negara kita tatkala umat islam dari negara kita menunaikan ibadah haji, biasanya bendera itu di kibarkan oleh ketua rombongan agar jemaah tidak tersesat dan terpisah dari rombongan , sekarangpun hal itu masih terjadi, saya pernah memberitahu ketua sebuah rombongan umroh bahwa menulis sesuatu pada bendera itu di larang undang-undang dan dapat di hukum, merekapun terkejut dan mengatakan sama sekali tidak mengetahui hal itu.

 

KASUS Nurul Fahmi

 

Hari ini sabtu 21/1/2017 polisi telah menahan Nurul Fahmi yang membawa bendera merah putih berulisan arab yang di duga kalimah tauhid dan di bawahnya ada gambar pedang bersilang dan di pasang di sepeda motor waktu demo FPI di mabes Polri, jakarta selatan.

Kabid Humas Polda Metro jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa Fahmi di duga melanggar pasal 66 jo pasal 24 subsider pasal 67 UU 24 Tahun 2009.

 

Pengenaan pasal 66 terhadap apa yang dilakukan fahmi adalah sesuatu yang berlebihan, pasal 66 itu seperti telah saya katakan di atas,dikenakan terhadap mereka yang dengan sengaja merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan seterusnya dengan maksud untuk menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera merah putih yang yang di tulisi kalimat tauhid dan digambari pedang bersilang, karena itu pasal yang tepat dikenakan untuk fahmi adalah  pasal 67 huruf c yakni menulis huruf atau tanda lain pada bendera negara.

  

Polisi nampak dengan sengaja mengenakan pasal 66 yang lebih berat keada fahmi, padahal itu diduga tidak dilakukan, sementara terhadap apa yg dilakuan nya, yang seharusnya dikenakan pasal 67 huruf c, justru di jadikan subsider, selain membolak-balik pasal dalam kasus fahmi, tindakan penahanan terhadap fahmi juga dapat di anggap sebagai tindakan berlebihan, sebab ancaman pidana dalam pasal 66 itu bukan di atas lima tahun, melainkan selama-lamanya lima tahun.

 

Pada hemat saya, polisi hendaknya mendahulukan langkah persuasif kepada setiap orang yang di duga melanggar pasal 67 huruf c, sebelum mengambil langkah penegakan hukum, sebab jika langkah penegakan hukum atau law inforcement di lakukan terhadap fahmi, langkah serupa  harus di lakukan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran yang sama, bahkan langkah penegakan hukum itu harus pula dilakukan terhadap aparat penegak hukum sendiri yang juga patut diduga melakukan pelanggaran yang serupa.

 

Jika langkah penegakan hukum itu hanya di lakukan terhadap fahmi, terlepas dia anggota FPI atau bukan, namun dia di tahan gara-gara membawa benderan yang di beri tulisan kalimat tauhid itu pada waktu ada demo FPI, Maka terkesan penegakan hukum ini terkait langsung maupun tidak langsung terhadap FPI, sementara pererongan yang terkait dengan ormas-ormas yang lain yang melakukan hal yang sama, belum ada langkah penegakan hukum apapun juga.

 

Karena itu, saya menghimbau polisi untuk bersikap obyektif dan mengambil langkah hukum yang hati-hati untuk mencegah kesan yang kian hari kian menguat bahwa polisi makin menjauh dari umat islam dan sebaliknya makin melakukan tekanan, tidak semua orang, bahkan di kalangan umat islam sendiri, setuju dengan langkah-langkah yang di ambil oleh FPI dalam segala hal.

 

Hal itu normal saja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun menjauh dari islam dan umatnya, tidak akan membuat negara ini makin aman dan makin baik, karena itu, hikmah-kebijaksanaanlah yang harus ada dan dikedepankan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 

( Rz-2)